Wabup Ingatkan Pihak Perusahaan

SATELITNEWS.ID, SERANG–Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Serang Pandji Tirtayasa, akan mememanggil pihak perusa­haan penambangan dan reklamasi di wilayah Kecamatan Bojonegara, Senin (13/1) nanti. Hal itu dilaku­kan, untuk mengatasi permasala­han banjir yang  kerap terjadi di wilayah tersebut.

Pandji menyatakan, ketika ia datang ke Bojonegara, Selasa (7/1) lalu. Masyarakat sedang meluapkan kemarahannya, dengan memblokir jalan nasional. Ruas jalan baru di­buka, ketika ia datang ke lokasi. Oleh karenanya, ia kemudian menyang­gupi permintaan masyarakat untuk mencari solusi banjir tersebut.

“Kemarin saya sanggupi cari opsi, harus ada rencana aksi dalam seminggu. Kalau enggak ada, mer­eka akan class action. Artinya, gu­gatan Perdata bahwa pemerintah tidak peduli pada masyarakat. Kita siap saja,” kata Pandji, Rabu (8/1).

Menurutnya, salah satu solusi untuk mengatasi masalah banjir ini adalah, mengundang dan dudk bareng dengan pihak perusahaan. Pemanggilan akan dilakukan, Senin (13/1) nanti. Selain pengusaha, pihaknya juga akan mengundang masyarakat, Forkopimda, juga Ba­lai Besar jalan raya nasional untuk menyelesaikan masalah banjir Bo­jonegara tersebut.

Melalui pemanggilan itu, pi­haknya akan merekomendasikan kepada perusahaan, agar peduli pada lingkungan dan membuat serta melebarkan saluran air. Sebab jika tidak, dikhawatir masyarakat akan ngamuk kembali. Akibatnya bisa fatal, lalu lintas ekonomi di Bojonegoro bisa terhambat jika ma­syarakat kembali memblokir jalan.

“Kemarin saja ditutup dari jam 1 – 4 saja, kendaraan ngantri sampai Serdang. Yang rugikan pengusaha juga,” tandasnya.

Ia mengungkapkan, penyebab banjir di Bojonegoro bisa di­katakan akibat adanya eksploi­tasi alam berupa reklamasi dan penambangan batu. Akibatnya, terjadi penyempitan saluran air yang sangat krusial. Karena pertama, saluran air dari hulu sudah dirusak oleh penambang batu, sehingga otomatis air tak terbendung.

Kedua, saluran air yang har­usnya menjadi akses air ke laut semakin sempit. Padahal pada satu pihak, volume air mening­kat sementara saluran menyem­pit karena reklamasi.

Ditambahkannya, jembatan di jalan nasional Bojonegara – Pulo Ampel juga terlalu kecil untuk saluran air. Akibatnya, sampah mampet di bawah jembatan. “Persoalan ini sudah berulang – ulang, setiap musim hujan. Per­masalahannya itu jalan nasional, jembatan nasional. Kita juga bisa memahami, masyarakat enggak mau tahu jalan siapa, pokoknya wilayah kami nyaman. Saya bi­lang ke DPUPR, kita jangan bi­lang kewenangan. Karena secara eksisting, masyarakat terbebani oleh saluran air yang tersumbat ke laut,” terangnya.

Sementara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Ka­bupaten Serang, Sri Budi Pri­hasto mengatakan, adanya banjir tersebut disinyalir terkait aktivitas pertambangan. Namun demikian, untuk perizinan pert­ambangan ada di Provinsi.

“Kita soroti dari aspek ling­kungan hidup saja. Dalam hal pengajuan izin lokasi, ada do­kumen lingkungan. Tapi ada kegiatan rehabilitasi lahan, yang digunakan pertamban­gan. Sebelumnya kita ada ak­tivitas tanam pohon di lokasi, dekat pertambangan disekitar perumahan rakyat,” imbuhnya. (sidik/mardiana)