SATELITNEWS.ID, PANDEGLANG–Pimpinan Komisi VIII DPR RI, Tubagus Ace Hasan Syadzily, mendesak Pemkab Pandeglang segera menyelesaikan dan mengajukan data korban bencana gempa bumi di Kabupaten Pandeglang ke Pemerintah Pusat.
“Terkait data-data, mulai dari bangunan yang rusak sebagai dampak dari gempa kemarin di Sumur dan sekitarnya, atau data lainnya, segera ajukan ke Pemerintah Pusat,” kata Ace, saat melakukan Reses ke Kabupaten Pandeglang, Jumat (21/1/2022).
Ketua rombongan Reses Komisi VIII DPR RI ini menilai, saat ini masyarakat yang menjadi korban gempa bumi sangat menunggu rumahnya yang rusak akibat gempa, diperbaiki secepatnya.
Apalagi tegasnya, dalam gempa itu tak sedikit fasilitas pribadi warga mulai dari rumah, sekolah dan sarana prasarana kesehatan, rusak. Makanya, perlu ditangani secepatnya.
“Sekali lagi saya ingatkan, segera ajukan, supaya secepatnya dilakukan rekontruksi bagi rumah-rumah yang terdampak. Itu yang dibutuhkan sekarang,” tandasnya.
Kendati demikian, Ace mengaku, sangat mengapresiasi langkah semua pihak, yang sudah sigap melakukan penanganan terhadap korban bencana gempa.
“Pemkab Pandeglang, BNPB, Kemensos dan masyarakat, secara luas telah membantu penanganan gempa di Kabupaten Pandeglang ini,” ujarnya.
Sementara, Bupati Pandeglang, Irna Narulita menyatakan, saat ini pihaknya terus berproses cepat memperbaiki data korban gempa, khusunya yang rumahnya mengalami kerusakan.
Bahkan supaya valid, bukan hanya Kades dan Camat saja yang dilibatkan, namun pihak Polsek dan Koramil juga terlibat.
“Sekarang sedang proses evaluasi dan validasi, supaya datanya akurat. Makanya, sekarang ini data itu divalidasi dulu, dari bawah hingga sampai ke kami,” ungkap Irna.
Irna juga mengaku, ingin cepat melakukan perbaikan rumah warga yang terdampak gempa itu. Makanya kata dia, saat ini jajarannya kerja ekstra, agar semua data valid dan cepat diajukan ke Pemerintah Pusat.
“Ibu (Irna,red) juga sudah perintahkan cepat, dan saat ini jajaran ibu sedang bekerja maksimal. InsyaAllah nanti Senin, data itu dapat ibu terima, dan langsung diajukan ke Pemerintah Pusat,” imbuhnya. (nipal)
