SATELITNEWS.ID, TANGERANG—Salah satu warga miskin di Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Sainah mengeluhkan tak mendapat bantuan sosial dari Kementrian Sosial. Padahal dia telah didata oleh Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). Sainah mengaku tidak mendapatkan bantuan dari Kemensos seperti Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Program Keluarga Harapan (PKH).
Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang Suli Rosadi menanggapi keluhan tersebut. Menurut Suli, Sainah telah mendapatkan bantuan sosial tunai (BST) serta terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Orang tersebut dapat BST (Bantuan Sosial Tunai) dan terdaftar di DTKS. Untuk saat ini sedang dalam proses pengusulan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai). Prosesnya ada di Kemensos,” jelas Suli, Senin (17/1).
Mantan Camat Karawaci ini menuturkan pendataan penerima bantuan sosial dilakukan oleh PSM. Data yang dikumpulkan PSM itu kemudian diserahkan ke kecamatan. Dari Kecamatan lalu diserahkan ke Dinsos. Kemudian, dari Dinsos ke Kemensos untuk diverifikasi. Selanjutnya, dari hasil verifikasi itu keluar data yang masyarakat yang akan mendapatkan bansos.
Dinsos Kota Tangerang tak dapat berbuat banyak ketika terdapat masalah dalam penyaluran bansos yang bersumber dari Kementerian Sosial (Kemensos). Pasalnya, dalam penyaluran tersebut Dinsos hanya berfungsi sebagai pengawas. Menurut Suli, teknis penyaluran bansos diserahkan kepada Bank BNI yang ditunjuk Kemensos sebagai penyalur.
“Dinsos (itu) pengawas bukan teknis. Jadi teknis penyaluran oleh BNI dan Kemensos kita (Dinsos) pengawasan. Kita bukan eksekutor,” ujarnya.
Kendati demikian, Dinsos kata Suli akan langsung menindaklanjuti apabila terdapat kejanggalan dalam proses penyaluran bansos. Dinsos bakal langsung melaporkan kepada Kemensos untuk selanjutnya ditindaklanjuti.
“Jadi yang diwawancara itu harusnya BNI bukan Dinsos. Justru kami, pertanyakan kenapa itu enggak dapat. Dinsos hanya mengoreksi, mengawasi. Teknisnya BNI sekarang,” jelas Suli.
“Kita (Dinsos) bukan eksekutor, kita melakukan pengawasan kita wajib untuk laporkan ke Kemensos. Pengawasan dan monitoring saja,” tambah Suli.
“Karena BNI sudah diberikan tugas dan wewenang Kemensos seperti itu, gitu. Bahkan, misalnya penerima manfaat (penerima bansos) tidak datang, BNI itu wajib nganterin ke rumahnya,” tambah Suli.
Lurah Panunggangan Barat, Agus Nur Cahyo sebelum juga membeberkan kejanggalan dalam penyaluran Bansos di wilayahnya. Mulai dari dugaan tak meratanya penyaluran bansos, minimnya E warong, sembako yang dibagikan tak seusai hingga pasokan yang kurang. Agus juga menuding adanya monopoli E Warong lantaran hanya terdapat satu di Kecamatan Cibodas.
Diketahui E- Warong merupakan program Bansos sebagai bentuk sinergi dari Program Keluarga Harapan (PKH) dengan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Jadi, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat menukarkan saldo yang mereka miliki di Kartu Indonesia Sejahtera (KIS) ke E-Warong menjadi paket sembako.
Lagi-lagi, kata Suli masalah E-Warong merupakan kewenangan Bank BNI. Memang di setiap wilayah menurut dia harusnya terdapat lebih dari satu E-Warong.
“E-Warong itu ke BNI dan tidak boleh dimonopoli. Itu BNI bagaimana teknisnya di lapangan kan. Jadi kelompok usaha warga bisa mengajukan E-Warong ke BNI,” jelas Suli.
Lurah juga mempertanyakan penyaluran Bansos yang merujuk pada surat edaran Kemensos nomor 5370/6.1/BS.01/12/2021 tentang percepatan penyaluran program sembako dan BPNT PPKM melalui Tunai. Artinya, untuk mempercepat penyaluran Bansos ini dapat dilakukan secara tunai. Namun, hal itu tidak dilakukan oleh Pekerja Kesejahteraan Masyarakat (PSM) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSK) Cibodas.
“Ya ke BNI atuh bukan ke saya, emang Dinsos yang bagi duit? Tanya BNI-nya,” kata Suli.
Kepala Seksie Jaminan Sosial Data PMKS dan PSKS untuk Dinsos Kota Tangerang, Arief Rahman mengatakan BNPT PPK tidak bisa tunai karena pihak Bank BNI yang tidak sanggup membayar secara tunai.
“Itu dikarenakan ketidaksanggupan pihak bank BNI untuk dibayarkan secara tunai,” kata dia.
Menurut dia, warga yang tak mendapatkan bansos belum tentu tidak didaftarkan. Hal ini bisa juga disebabkan karena sebelumnya sudah mendapatkan bansos di 2021.
“Sehingga tidak dapat dinyatakan tidak valid ketika diusulkan ke dalam BPNT atau PKH sebelum BST-nya dinyatakan tidak layak, atau warga yang NIK tidak valid di Capil Kemendagri,” pungkasnya. (irfan)
