SATELITNEWS. ID, CIKUPA—Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Tangerang buka suara menyikapi aksi demonstrasi buruh yang berujung pada aksi pendudukan Kantor Gubernur Banten, pada Rabu (22/12). KSPSI menyatakan pendudukan tersebut merupakan bentuk kekecewaan buruh terhadap Gubernur Banten.
Ketua DPC KSPSI Kabupaten Tangerang Ahmad Supriadi mengatakan aksi pendudukan kantor Gubernur tersebut dilakukan secara spontanitas dan merupakan dinamika di lapangan yang sulit untuk dihindari.
“Bahwa dalam aksi tersebut terdapat hal-hal atau suasana yang memanas dari seluruh kelompok serikat pekerja atau serikat buruh, hal itu semata-mata sebagai dinamika di dalam aksi unjuk rasa,” kata Ketua DPC KSPSI Ahmad Supriadi, Kamis (23/12).
Menurut Supriadi, aksi itu merupakan bentuk kekecewaan dari para buruh kepada Gubernur yang menyebut bahwa perusahaan boleh melakukan pemutusan hubungan kerja kepada buruh jika para mereka masih tidak terima dengan keputusan Gubernur terkait besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi 2022. Terlebih katanya, hingga saat ini Gubernur belum menarik ucapan kontroversial tersebut.
“Sangat menyakiti hati buruh, dan sepertinya Gubernur merasa bahwa pernyataan seperti itu merupakan pernyataan yang mulia,” tegasnya.
Sebelumnya, viral di media sosial yang menunjukan puluhan buruh menduduki Kantor Gubernur Banten sebagai rasa kekecewaan ketika tidak ditemui Wahidin Halim saat melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Gubernur Banten pada Rabu (21/12/2021) lalu.
Terkait insiden itu, Rektor Universitas Matla’ul Anwar (Unma) Syibli Syarjaya menyesalkan langkah buruh yang tidak santun dalam menyampaikan aspirasi dan pendapatnya.
“Menurut hemat saya, setiap orang dijamin undang-undang untuk menyampaikan pendapat dan gagasan serta idenya termasuk unek-uneknya, namun cara dan teknisnya itu yang harus santun dan beretika, jangan sampai mengganggu ketertiban umum apalagi menghambat pelayanan umum” ujar Prof Syibli, Kamis (23/12/2021).
Syibli menyarankan agar buruh elegan dan santun dalam menyampaikan aspirasi tidak masuk menduduki apalagi sampai merusak fasilitas pemerintah dalam hal ini kantor Gubernur Banten.
“Saya pikir alangkah baiknya bila duduk bersama, bersama pemegang kebijakan, kemudian dibicarakan bersama dengan mengedepankan kemaslahatan bersama. Alangkah indahnya bila kita belajar dari salat berjamaah, sekiranya imam ada kekeliruan makmum tdk boleh unjuk rasa dg memisahkan diri, tapi ingatkan imam dengan santun dan bijak,”tambahnya dalam keterangan pers yang diterima Satelit News. (alfian)
