SATELITNEWS.ID, PANDEGLANG—Masih minimnya Sarana Prasarana (Sarpras) dunia pendidikan di Banten, khususnya di Kabupaten Pandeglang-Lebak, membuat Anggota Komisi X DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Banten I, Ali Jamroni, angkat bicara. Kondisi itupun menjadi perhatian khusus olehnya.
Kata Ali, masih terpuruknya dunia pendidikan di Banten I (Pandeglang-Lebak) harus membangkitkan rasa peduli dan dijadikan perhatian lebih semua pihak. Baik itu oleh Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pemerintah Daerah.
Ali mengegaskan, khususnya Sarpras yang harus menjadi perhatian lebih. Maka dari itulah, dia berjanji bakal terus memperjuangkan kebutuhan dunia pendidikan di Banten I.
“Saya akan berjuang maksimal untuk peningkatan dunia pendidikan di Dapil saya. Bahkan demi dapat dibenahi hingga tuntas, saya sudah minta ke partai agar tidak digeser dari Komisi X selama periode jabatan berakhir,” kata Ali, saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pandeglang, Rabu (13/1).
Menurutnya, perlu ada terobosan yang luar biasa di dunia pendidikan. Sehingga dapat mengangkat kesejahteraan bersama, baik guru maupun tingkat kecerdasan anak didiknya.
“Dunia pendidikan salah satunya, dampak yang paling terpuruk di masa pandemi Covid-19 ini,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, selama ini dia selalu melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) secara intens. Hal itu ditegaskannya dalam rangka mencari solusi terbaik.
“Bukan hanya soal mencerdaskan pendidikan generasi bangsa, tapi juga harus dipertimbangkan penanaman akhlak anak didik kita semua,” pesannya.
Katanya, tidak sedikit masyarakat yang menginginkan sekolah tatap muka. “Sampai sekarang, pemerintah masih mengambil kebijakan untuk memberlakukan sekolah sistem daring,” jelasnya.
Maka dari itu, dia mengingatkan kembali kepada Pemerintah baik Pusat, Provinsi maupun Kabupaten, bahwa pendidikan jarak jauh itu harus dapat dijangkau oleh orang tua siswa dengan baiya semurah-murahnya. Karena tujuan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.
Terpisah, Ketua DPRD Pandeglang, Udi Juhdi mengklaim, selama ini koordinasi dan sinergitas antara legislatif dan eksekutif berjalan baik. Bahkan katanya, baik itu persoalan pendidikan dan pariwisata, selama ini selalu dikomunikasikan bersama lintas komisi.
“Komisi terkait di DPRD, secara intens berkoordinasi dengan instansi terkait di lingkungan Pemda Pandeglang,” katanya.
Selama Pandemi Covid-19, pendidikan dan pariwisata merupakan sektor yang sangat terdampak. “Tempat wisata sudah buka dengan penerapan Prokes ketat. Namun sekolah masih belajar secara daring,” ungkapnya.
Jika sekolah menerapkan sistem Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dinilainya sangat beresiko dan dikhawatirkan timbul klaster baru. “Butuh pertimbangan yang matang. Ke depan, program pembangunan daerah lebih diarahkan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat,” tandasnya. (nipal/aditya)
Diskusi tentang ini post